BPS Kalsel gelar Focus Group Discussion IDI 2010

               Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah angka-angka yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di seluruh  provinsi di Indonesia. Terdapat tiga aspek yang meliputi 11 variabel dan 28 indikator yang diukur dalam IDI. Ketiga aspek tersebut terdiri atas Kebebasan Sipil (Civil Liberties), Hak – hak politik (Political Rights), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).

 

 Sehingga hasil IDI dapat menunjukkan tingkat dan perkembangan demokrasi di tingkat provinsi, membantu perencanaan pembangunan di bidang politik pada tingkat provinsi., dan nantinya data IDI mampu menunjukkan aspek, veriabel atau indikator yang tidak/kurang berkembang sebagai penghambat tumbuh kembangnya nilai-nilai demokrasi, sehingga perlu mendapat perhatian prioritas pemerintah pusat maupun daerah, dan pemerintah maupun masyarakat dapat mengambil langkah-langkah kongrit berdasar kajian ilmiah untuk memperbaiki kinerja provinsi masing-masing di masa mendatang.

Assisten Deputi Kemenkopolhukam, Dr. Ahmad Kamil, berdiskusi pada acara  FGD IDI 2010

Kegiatan yang bertema “Focus  Group Discussion IDI 2010”  yang dilaksanakan di Rattan In Hotel Banjarmasin pada, Senin (28/11) kemarin, dibuka Kepala BPS Provinsi Kalsel, Iskandar Zulkarnain, SE. M.Si dan dihadiri  Asissten Deputi Kemenkopolhukam, Dr.Ahmad Kamil, Kabid Politik Kesbangpolinmas  Kalsel, Akhmad Arifin, Kabid Sosial BPS Provinsi Kalsel, Agnes  Widiastuti, S.Si selaku fasilitator, Supervisor BPS RI, Maman Surahman, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Akedemisi, Organisasi Massa, Kalangan Pemerintah, Unsur TNI, Tokoh Agama dan Masyarakat. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama  Menkopolhukam, Bappenas, Kemendagri dan Badan Pusat Statistik serta UNDP Indonesia. Dalam sambutannya, Kepala BPS Provinsi Kalsel mengharapkan pada peserta FGD IDI 2010 untuk memanfaatkan forum diskusi ini sebagai tempat berbagi informasi, saling memberikan masukan yang membangun untuk penyempurnaan dan perbaikan Indeks Demokrasi Indonesia  khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun tahapan Penghitungan Indeks  Demokrasi Indonesia di awali dengan pengumpulan data baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Sumber data kuantitatif dikumpulkan melalui pemberitaan media surat kabar, dalam hal ini dipilih Banjarmasin Post. Sedangkan secara kualitatif melalui Focus Group Discussion (FGD) dan Wawancara mendalam (Indepth Interview).

Hal menarik dalam FGD ini adalah, saat sesi tanya jawab, munculnya 14 aturan  yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan agamanya, dan diskriminasi bagi hak-hak perempuan, menjadi pembahasan yang hangat dan sengit untuk di diskusikan.

§   Foto & Narasi by My